Jumat, 31 Maret 2017

SEMUA GARA-GARA AHOK

EMANG kamu aja yang ingin kepala daerah kita itu bisa meraih kursi Sumut-1, Kawan? Kita jugalah yaaww...!!!
.
Oleh karenanya, jangan t'rus gampang-gampang kali marah, ngancam-ngancam, atau menyebut orang lain sebagai Yudas Iskariot, bila orang lain itu menyampaikan kritik membangun buat kepala daerah kita itu.
.
Yang akan milih kepala daerah kita itu bukan hanya orang Buntu Parilahan, Hutabayu Raja, atau Lumpat ni Hirik, dll.; melainkan juga orang Tiganderket, Sosa, Si-borong2, dan sangat banyak lagi.
.
Ekspektasi (harapan, tuntutan) kita terhadap sosok Gubernur Sumut sudah 30 kali lipat lebih daripada ekspektasi kita terhadap hanya seorang sosok bupati/walikota kita masing2.
.
Belum lagi karena adanya faktor Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), Kang Emil (Ridwan Kamil), Kang Dedi (Dedi Mulyadi), Bu Tri Rismaharini, dll. yang telah mengubah standar seorang kepala daerah, apalagi tingkat provinsi. Semua (berubah) gara2 Ahok.
.
Jika seorang bakal calon tidak terbukti menjalankan pemerintahannya selama ini dengan bersih, transparan, dan profesional, bagaimana pula rakyat/penduduk Sumatera Utara akan memilihnya?
.
Jika selama ini birokrasi itu dibiarkan seperti "ikan yg busuk dari kepalanya" (baca: adanya pungutan-pungutan untuk suatu jabatan/kedudukan, rekrutmen tenaga honorer, dan semacamnya yang sering disebut masyarakat sebagai "isi pulsa" dan/atau "menge-charge"), bagaimana rakyat/penduduk Sumatera Utara akan memilihnya?
.
Jika soa-soal aset pemerintah daerah se-olah2 misterius (baca: tiba-tiba saja beberapa aset eks kantor-kantor pemerintahan sudah berada di tangan [dalam pengelolaan] pihak ketiga), di manakah yang disebut dengan pemerintahan yang transparan itu?
.
Jika sesama pejabat saja LUPA di mana teman dekatnya sendiri menjabat (baca: menjadi kepala SKPD/OPD apa) saking seringnya bongkar-pasang - bongkar lagi-pasang lagi - bongkar2 lagi-pasang2 lagi, bagaimana mungkin pejabat-pejabat itu bisa profesional atas tupoksinya karena sudah seperti "suster" (sus hu jai, ter hu jon; sus... ke sana, ter... ke sini).
.
Pernahkah ada niat pemerintah daerah kita itu belajar e-Government secara sungguh-sunguh kepada Ahok? Jika tidak, nanti "ke sini, jut; ke sana, jut; akhirnya ke ja pun jut".
.
(NB: Dilarang marah dan ngancam2)
Sumber Rikanson Jutamardi Purba

Pemuda GKPS diharapkan "Semangat Baru"

Drs Johalim Purba
Ketua Umum Panitia RPL Pemuda GKPS Drs Johalim Purba didampingi Bendahara Resman Saragih SSos mengatakan bahwa pemuda GKPS diharapkan tetap menjaga tradisi adat Simalungun. Begitu juga dengan tradisi gereja yaitu koor. Ada kecenderungan Pemuda GKPS sudah tidak semangat lagi ber koor padahal koor adalah tradisi grejawi yang sangat berdampak pada pembentukan karakter Pemuda GKPS.

Johalim mengatakan Koor memunculkan perasaan kekompakan dan kerja sama dengan ber koor kita memupuk persaudaraan dan kekompakan, dan yang utama memuji Tuhan.
Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan semangat, diperlukan Semangat Baru agar Pemuda GKPS bangkit menjadi lebih baik lagi.

Dengan Semangat Baru pumuda GKPS juga hendaknya memberikan dukungan, kepada DR JR Saragih SH MM untuk mewujudkan Semangat Baru Sumut. tentu kita sudah mendengar tentang Semangat Baru Sumut.

Sebagai warga GKPS tentu kita bangga dengan DR JR Saragih SH MM marilah kita berikan saran kritik serta pokok pikiran sekarang caranya mudah dengan berinteraksi lewat dunia maya pun kita dapat mensosialisaikannya ujar Johalim Purba.

Johalim kemudian bertanya apakah pemuda GKPS mendukung Semangat Baru Sumut dengan nada keras serempak pemuda mengatakan MENDUKUNG SEMANGAT BARU SUMUT..

Mangadati Lewat Video Streaming

Seorang teman, sebut saja namanya Bornok. Ia pria Batak yang baik. Beberapa tahun lalu ia menikah di Jawa, dengan gadis Jawa, dipestakan dengan menggunakan adat Jawa. karena keduanya sama-sama Katolik, maka sebelum pesta adat, mereka terlebih dahulu diberkati di Gereja.

Oh ya, keduanya sudah memiliki sepasang anak yang satu cowok ganteng dan satu lagi cewek cantik. Tentu saja, karena perkawinan mereka sudah berusia sepuluh tahun.

Pada awalnya, ayah-ibu Bornok tak terima anak sulungnya (siakkanganna) menikah dengan "boru sileban" (orang diluar Batak), apalagi dipestakan dengan adat sileban pula.

Nyatanya, Bornok yang asal Siantar itu tak pernah pulang. Boro-boro memperlihatkan cucunya, ia justru selalu takut untuk pulang. Untung saja, seiring waktu, sang ibu yang tadinya takt terima keadaan tersebut, datang sesekali ke Jawa melihat "pahompu panggoaran"-nya (cucu pertama dari anak pertama).

Lalu kutanya, "Nok, kenapa kau tak mau pulang? Apa kau tak rindu sama mamak sama bapak kau?"
Bornok hanya menjawab, "Kepengen sih pulang, sekalian memperkenalkan itomu (maksudnya, istrinya) kepada keluarga besar di kampung. Cuma, kata mamak dan bapak, kalau mau pulang sekalian saja "Mangadati" (meresemkian perkawinan secara adat Batak)."

"Loh, bagus tuh Nok. Bukannya keren banget lu pulang sekalian pesta. Masalahnya apa kok ditunda-tunda?" tanyaku iseng.

Bornok tertawa ringkih. Kalkulator di otaknya langsung menyala.
Sumber Lusius Sinurat

"Pura-pura tak tahu nya lae soal pesta kita. Bisa lae bayangkan saya harus datang dari Jawa (Tengah) ke sumatera bersama keluarga saya, 1 istri, 2 anak, sepasang mertua. Ini baru soal ongkos.

Tak mungkin pula kita cuma sehari di kampung. Banyak ritual adat yang harus kita ikuti, mulai dari penyematan marga ke istriku oleh pihak hula-hula. Itu saja sudah harus acara makan-makan segala.

Pokoknya entah apa lagi lah itu. Masih ada beberapa acara yang aku tak ingat namanya, hingga terakhir pesta adat. Kuhitung-hitung, kalau cuma 100 jutaan bisa jadi tak cukup.

Itu makanya, sekarang aku kumpulin duit yang banyak dulu, biar bisa pulang sekaligus mar-pesta mangadati di kampung," kata Bornok dengan nada pusing.

Dengan perasaan sok tahu, saya menanggapi begini, "Ngapain pula kau pusingkan itu Nok. Basa do Tuhan i (Allah mahabaik). Lagi pula soal pesta adat tadi, enggak mestilah besar dan mengundang seluruh penduduk Sumatera Utara. Karena kau udah menikah dan punya anak, maka pestanya sederhana aja. Lagian semua itu kan soal simbolik aja"

"Mana bisa gitu lae. Macam tak tahu pula lae kalau halak hita (maksudnya orang Batak) itu suka pesta. Mereka tahunya kalau kita perantau ini banyak uang. Bagi halak hita, pesta perkawinan itu seringkali dikait-kaitkan dengan harga diri, soal status sosial pula. Mampuslah awak kalau gitu. Kerjaan awak, bukannya direktur pertamina. Cuma karyawan nya awak di Jawa ini."

"Loh bukannya kalau orang Batak itu mau pesta dibiayai bersama dengan keluarga pihak laki-laki? ' tanyaku.

"Biar lae tahu, kalau sesama Batak bertanya "Andigan do pesta i" (kapan menikah) itu harus dimaknai sebagai "Kapan kau mentraktir / membuat kami senang".

Terus, walaupun di mulut mereka selalu bilang, "Kalau soal uang itu gampanglah itu", tetapi sebetulnya hitung-hitungan ekonomis (distribusi uang masuk dan uang keluar) di pesat Batak itu sangatlah jelas," kata Bornok mengenai kerisauannya.

Menikah memang bukan hal mudah, apalagi Anda sebagai orang Batak. Selain mencari pasangan, Anda harus siap-siap mencari uang sebanyak mungkin untuk membiayai pesta. Memang tak dipaksakan harus mengadakan pesat besar. Tetapi, seperti kita ketahui, semua orang Batak tampaknya satu keluarga.

Sebegitu penting perkawinan dalam adat Batak. Selain untuk memperbanyak jumlah (godang anak dohot boru), juga karena perkawinan itu menyangkut ikatan sosial dari dua pihak keluarga, bukan melulu perkawinan dua orang.

Tak hanya di Batak, di banyak daerah lain di Indonesia, upacara adat tak perkawinan membutuhkan uang dengan jumlah yang amat besar. Teman saya yang Tionghoa, Manado, Sunda, Jawa, Padang, dst yang ada di Bandung bahkan rela ngutang sana, ngutang sini hanya karena ingin menikah di hotel besar.

Persoalannya apa yang teman-teman tadi lakukan seringkali hanya ambisi pribadi. Sebaliknya, bila Anda orang Batak, besar kecilnya pesat selalu erat terkait dengan gengsi keluarga.

Maka untuk menghibur diri sendiri, orang-orang Batak yang tak punya uang -- seperti teman dalam cerita di atas -- harus rela mengantri, mengumpulkan uang yang banuak dulu agar bisa "diadatkan" alias menginaugurasi perkawinannya seturut adat Batak yang melekat sebagai identitasnya.

Akhirnya inilah usulku ke Bornok, teman saya tadi.

"Sudah tak apa-apa. Jangan takut soal uang kalau mau mangadati. Karena sekarang acara mangadati pun sudah bisa lewat video Call. Yang penting jangan lupa isi kuota internet aja, karena saya sudah undang raja parhata (MC) dari sini, juga segala jenis ulos udah kupinjam.

Sekarang lae tinggal pilih, mau mengundang siapa. Oppung Pius Datubara, Menteri Ignatius Jonan, menteri kelautan atau siapa saja. Nati kita hubungi dan rekam ucapan selamat mereka.

Terus, soal mangulosi (memberi ulos) lae juga tidak usah kuatir, karena semua pihak Hula-hula, Boru dan Dongan Tubu sudah kita hubungi via video call juga.
Makanya, lae santai aja ya.... hahahaha...
#SaiNaAdongDo
Sumber FB Lusius Sinurat

IMAS-USU MENGAJAR V

Horas Simalungun! 
Kami dari Tim Imas-Usu Mengajar V akan mengadakan IMAS-USU MENGAJAR yaitu merupakan bimbingan intensif gratis kepada adik-adik yang berasal dari Simalungun namun terkendala dalam hal biaya "kuota 30 orang". Kegiatan ini akan berlangsung mulai tgl 17 April - 13 Mei 2017.

Untuk mendukung program ini kami membutuhkan:

  • Meja 30 buah ( 10 buah sudah tersedia )
  • Silabus pembelajaran 30 buah ( 10 buah sudah tersedia )

  • Bank soal 30 buah ( belum tersedia )
  • Papan tulis besar 1 buah ( belum tersedia )
  • Alat tulis ( 5 buah spidol sudah tersedia, 1 buah tinta sudah tersedia, 2 buah penghapus sudah tersedia)
  • Perpustakaan mini ( belum tersedia )
Jika ada saudara/i atau orangtua kami yang dapat memberikan partisipasi baik materi maupun alat-alat yg kami butuhkan di atas bisa dihubungi CP dibawah atau boleh diantar langsung ke sekretariat kami di Jl. Seruling 30B Pasar 1 Padang Bulan, Medan, agar Imas-Usu Mengajar ini dapat dilaksanakan dengan baik mengingat semangat dan antusiasnya adik-adik SMA di Simalungun untuk melanjut ke perguruan tinggi.

Segala sumbangan dan partisipasi kawan-kawan adalah wujuf kepedulian kita terhadap Pendidikan di Simalungun khususnya untuk siswa/i SMA yang akan melanjut ke PTN.
CP: (081269490541)
Terimakasih..Horas...DIATEITUPA..
Sumber Imas Usu 

Terbongkar, Kata FUI: Aksi 313 untuk Memenangkan Anies-Sandi

Anies Sandi Nyengir Bersama
Forum Umat Islam (FUI) menyatakan Aksi 313 yang digelar esok hari di Jakarta bertujuan untuk memenangkan gubernur muslim di Pilkada DKI. Saat ini, calon gubernur DKI Jakarta yang beragama Islam adalah Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

“Aksi besok tidak bubar di istana. Kami akan pulang bareng dan menuju titik yang dituju untuk Salat Maghrib. Ini dalam rangka kesatuan umat Islam bela Islam, Alquran dan memenangkan gubernur muslim Jakarta,” ujar Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khathtath kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/3).

Koordinator Aksi 313 Bernard Abdul Jabbar menyatakan kemacetan memang tak dapat dihindarkan saat massa menggelar aksi di jalan. Namun menurutnya, selama ini, aksi yang dimotori FUI tidak pernah berujung ricuh.

“Kami sudah sampaikan ke Polda, ini aksi damai. Selama ini aksi FUI enggak ada rusuh dan merugikan masyarakat. (Kalau) macet pasti terjadi,” kata Bernard saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/3).

Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, hasil survei dari lembaga Pusat Data Bersatu justru menyimpulkan kalangan kelas menengah atas di Jakarta tak terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang kini dihadapi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pada Desember, survei itu menyebutkan 58,5 persen responden menganggap Ahok-Djarot bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta. Jumlah itu lebih besar dibandingkan pasangan Anies-Sandi yang mendapat 24,9 persen suara dan pasangan Agus-Sylvi yang hanya mendapat 22,9 persen suara.

Meski terjerat kasus itu, mayoritas responden yang diklaim oleh PDB berasal dari kelas menengah atas tetap menempatkan pasangan Ahok-Djarot di posisi teratas sebagai pasangan dengan kemampuan paling baik. Sumber gerilyapolitik.info

Kamis, 30 Maret 2017

RPL Pemuda GKPS di Sinasih Dibuka

Pemukulan Gong pada acara RPL Pemuda GKPS
Pdt Paul Munthe Sekjend GKPS dalam khotbahnya pada ibadah pembukaan RPL Pemuda GKPS yang diambil Josua1: 1-7, Tahun ini rpl pemuda sekaligus periodesasi. Satu sejarah bagi GKPS Sinasih karena disinilah pemilihan pengurus pusat pemuda GKPS se dunia.
Pergantian pengurus bukanlah sekedar penggantian tetapi juga pelimpahan tugas.
Josua adalah orang yang aktif memimpin Israel atau tangan kanan Musa. Josua sdh dipersiapkan Tuhan menggantikan Musa.

Orang yang sudah mengenal dan lama berkecimpung sebaiknya yang melanjutkan kepemimpinan.
Pemuda GKPS adalah umat Allah yang juga mengemban tanggung jawab menjalankan misi sebagai Anak-Anak Allah.

Setiap menjalankan tanggung jawab sebagai Anak Allah maka Allah akan melindungi. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri kita kita menjalankan perintah Allah.
Pemuda GKPS harus punya ketetapan hati tidak gampang mundur ketika mengalami tantangan. Jangan mundur ketika ada tantangan. Kekuatan kita datang dari Allah. Pemuda GKPS harus bisa tampil luar biasa jangan biasa-biasa saja dan harus bisa jadi polopor dalam hal kebaikan.

Johalim pemua diharapkan tetap menjaga tradisi Simalungun. Begitu juga dengan tradisi gereja yaitu koor. Pemuda GKPS sebaiknya rajinla koor karena koor menimbulkan perasaan kekompakan dan kerja sama.
Dengan semangat hendaknya pemuda memberikan dukungan, tentu kita sudah mendengar tentang Semangat Baru yaitu niat DR JR Saragih SH MM untuk mewujudkan Semangat Baru Sumut. Sebagai warga GKPS tentu kita bangga dengan DR JR Saragih SH MM marilah kita berikan saran kritik serta pokok pikiran sekarang caranya mudah dengan berinteraksi lewat dunia maya ujar Johalim.

Sementara itu DR JR Saragih SH MM mengatakan bahwa dirnya bisa seperti ini karena pernah jadi pemuda GKPS dan waktu di Balik Papan ketika itu belum ada GKPS jadi pernah jadi Naposo HKBP.
Saya sangat ingin berjumpa dengan pemuda GKPS karena sering diundang menjadi pembicara atau narasumber di gereja lain.

Sekarang banyak pemuda yang tak paham RPL. RPL sesungguhnya adalah ajang koreksi dan refleksi tentang bagaimana pemuda kedepan. Pemuda bisa mempengaruhi orang dan pemuda adalah lilin dan terang.
Saat ini pemuda tidak lagi punya idola sehingga sering salah langkah dan kehilangan arah.
Pemuda harus punya prinsip jangan karena diajak -ajak karena karena diajak ajak sehingga pemuda sering tidak tahu arah dan tujuan.

Pemuda GKPS adalah cermin GKPS sehingga pemuda harus bisa menjadi pelayan ujar JR Saragih. Pembukaan RPL ditandai dengan pemukulan gonrang oleh Sekjend Pdt Paul Munthe. Sumber Menang Jopinus Ramli

Ada Format Baru di Debat Pilgub DKI Putaran Kedua

Jumpa pers di KPU DKI. (Akhmad Mustaqim/detikcom)
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menggelar debat di pilkada putaran kedua di Bidakara. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan debat akan dilakukan pada 12 April dan akan mempunyai format baru.

"Formatnya akan beda. Selama ini rakyat mendengar pemimpin, sekarang pemimpin mendengar masyarakat. Karena itu, dalam debat nanti akan kami hadirkan kelompok-kelompok masyarakat yang independen, tidak berafiliasi, dan tidak dari binaan paslon," kata Sumarno di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017). 

Ia mencontohkan masyarakat yang diundang untuk menyampaikan suara adalah pengusaha kecil, nelayan, guru honorer, dan masyarakat pengguna transportasi umum yang berjubel. Mereka akan menceritakan persoalan keseharian mereka. 

"Itu kita sedang atur formatnya. Kita bentuk tim yang terdiri atas panelis sebagai tim independen. Mereka ini nanti akan menyeleksi kelompok masyarakat yang akan dihadirkan," ujarnya.

Selanjutnya, tema yang akan diangkat pada debat putaran kedua adalah penajaman program yang telah disampaikan saat debat sebelumnya. Sumarno mengatakan hal tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut oleh setiap pasangan calon.

"Pada dasarnya hanya menanyakan apa-apa yang sudah disampaikan oleh paslon, seperti kesenjangan sosial dan masalah perumahan. Misal tentang kredit rumah DP nol persen, kartu Jakarta Lansia. Nah, itu seperti apa. Itu nanti mesti diperjelas lagi sama paslonnya," ujarnya.

"Sekarang sedang disiapkan oleh tim kami. Sudah kami bentuk tim ahli yang terdiri atas para ahli perguruan tinggi dan profesional," tutupnya. Sumber detik.com

Inilah 7 Nama Tokoh yang Diprediksi Maju di Pilgub Jabar 2018

Genderang  Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 mulai terasa. Para tokoh Jabar yang mumpuni sudah mulai dipasangkan. Salah satunya seperti yang dilontarkan Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan, Asep Warlan Yusuf, yang menyinggung nama Netty Heryawan, istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, sebagai sosok yang akan maju di Pilgub Jawa Barat 2018.
Grafis

1. Netty Heryawan Istri Gubernur Jabar
2. Deddy Mizwar Wagub Jabar
3. Ridwan Kamil Wali Kota Bandung
4. Wali Kota Bogor Bima Arya
5. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi
6. Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanuddin
7. Pengurus DPD PDIP Jabar Gatot Tjahjono

Dia mengaku sudah mendengar selentingan, Netty akan menjadi calon wakil gubernur pendamping Deddy Mizwar yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jabar, pada perhelatan politik tersebut.

Asep mengatakan, meski Pilgub Jabar akan berlangsung sekitar dua tahun lagi, tetapi di tataran isu sudah muncul beberapa nama tokoh yang akan maju. Selain Netty dan Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil pun dikabarkan didorong untuk ikut serta.

Selain itu, Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanuddin dan Pengurus DPD PDIP Gatot Tjahjono, serta sejumlah nama tokoh lainnya juga dikabarkan akan bertarung menggantikan Ahmad Heryawan untuk gubernur/wakil gubernur Jabar periode 2018-2022.

“Memang peta sekarang belum terlihat jelas, masih dalam tahap diam-diam, bisik-bisik, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Nah di kumpulan-kumpulan pembicaraan itu ternyata masih belum terlihat siapa yang banyak dibicarakan, misalnya Deddy Mizwar. Bahkan dia sudah digadang-gadang dengan Bu Netty sebagai wakil gubernur, kitu cenah (katanya),” papar Asep kepada wartawan saat dihubungi, Senin (8/2).

Dia menilai, dari segi ketokohan, nama-nama yang disebut-sebut itu semua cukup mumpuni untuk bertarung di pilgub. Namun kekuatan profil saja tidak cukup, masih banyak faktor lain yang harus dipenuhi, seperti menyusun program kerja yang cerdas, kemampuan membangun tim sukses, kekuatan dana, serta sejumlah faktor pendukung lainnya.

“Jadi tergantung juga nih. Kalau dilihat dari kekuatan dana, Deddy Mizwar, Tubagus Hasanuddin, Ridwan Kamil, tidak akan sulit lah bertarung di Pilgub Jabar. Begitu juga tim sukses yang dibentuk, pendukungnya siapa saja yang akan memajukan dia,” katanya.

Sementara itu, Asep menyebut, idealnya jumlah pasangan yang akan maju dalam Pilgub Jabar maksimal tiga pasang.

“Tapi sepertinya tahun ini akan ramai betul nih, banyak forum yang bisa menggodok-godok, menggadang-gadang itu. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga pasang,” pungkasnya. Sumber jabar.pojoksatu.id

Jika Ahok Kalah Maka Jokowi Akan Kalah dengan Cara Ini

Ahok datang dengan gagah, kepuasan warga Jakarta diatas 70%, elektabilitas diatas 70%. Angka yang fantastis hingga banyak lawan yang ragu-ragu untuk maju. Mereka bak melawan Superman yang sulit dikalahkan, kecuali dengan Kryptonite dan Kryptonite itu adalah isu sara.

Super Ahok pun rontok perlahan-lahan, isu di Pulau Seribu terus digoreng ada yang rica-rica, lada hitam, cripsy, pokoknya diolah dengan berbagai sudut. Bayangkan dari elektabilitas 70% bisa rontok hingga 10% dengan menggunakan isu sara. Saat ini ada satu skenario yang sedang dicoba oleh lawan-lawan Jokowi, dan Ahok adalah test case-nya. Jika Ahok berhasil dikalahkan dengan cara ini maka mereka punya strategi yang ampuh untuk bisa mengalahkan Jokowi.

Mereka sangat berambisi untuk menjatuhkan Jokowi, jika tidak bisa saat ini maka nanti saat Pilpres. Karena kondisi saat ini tidak nyaman lagi bagi usaha mereka, bisnis mereka, ladang-ladang penghasil uang mereka. Jokowi baru berjalan 3 tahun saja mereka sudah megap-megap apalagi jika sampai 10 tahun Jokowi memerintah, bisa habis mereka.

Strategi Jokowi dan Ahok selama ini memiliki kesamaan. Keduanya merebut hati rakyat dengan kerja, kerja dan kerja, sehingga rakyat bisa melihat hasilnya. Mencari uang dari berbagai sumber lain, tidak bergantung pada APBD atau APBN 100% dan menutup berbagai kebocoran. Dengan uang tersebut mereka bisa menunjukkan hasilnya pada rakyat. Dan tentu strategi blusukan, menyentuh langsung hati rakyat, kesederhanaan dan juga yang terpenting adalah kejujuran. Jokowi dan Ahok sangat percaya bahwa strategi ini adalah cara terbaik untuk merebut hari rakyat. Terbukti kepuasan terhadap kinerja Ahok 70% lebih dan kepuasan pada kinerja Jokowi 65% lebih.

Lalu bagaimana mengalahkan keduanya? Ahok rontok diserang isu sara. “Kelemahan” Ahok karena dia minoritas ganda dan itu digunakan terus untuk menyerang Ahok. Dan jika pada Pilkada saat ini Ahok bisa dikalahkan maka mereka paham bahwa strategi kerja,kerja,kerja yang dilakukan Ahok dapat dikalahkan. Sehingga cara yang sama dapat digunakan untuk menjatuhkan Jokowi di 2019 nanti.

Tapi Jokowi bukan minoritas ganda?

Tidak masalah apakah dia minoritas atau bukan, yang penting ada isu untuk membakar rakyat. Ada isu yang bisa disuntikkan pada pikiran mereka untuk memicu rasa takut. Rasa takut ini akan memicu insting terkuat dalam diri manusia, insting untuk bertahan hidup. Insting yang telah ribuan tahun berhasil membuat manusia menjadi makhluk paling dominan di muka bumi ini. Inilah intinya yang sedang dimainkan saat ini, ketakutan dan kebencian yang dibungkus dengan agama sebagai katalis.

Bibit-bibit rasa takut itu saat ini sudah disebar, sudah merasuk ke sebagian rakyat Indonesia. Juga sudah diatur siapa yang paling terdepan dalam menghadang isu tersebut. Isu PKI sekarang sudah dihebuskan, isu yang efektif karena ampuh mengaburkan musuh sebenarnya sekaligus menembak Jokowi. Sejak kampanye 2014 isu Jokowi anak PKI telah dihembuskan dan dengan sengaja isu tersebut dibangkitkan kembali saat ini untuk dipersiapkan sebagai pemantik pada 2019. Lalu siapa yang kelak akan terdepan menggunakan isu PKI ini? Lihat saja siapa yang saat ini paling getol mencitrakan diri sebagai terdepan melawan PKI.

Itu psikologis manusia, misalnya kalau saya teriak-teriak bahwa akan ada alien dari Planet Namec yang akan menghancurkan bumi. Pasti orang-orang akan ketakutan lalu mencari pelindung, orang yang dianggap bisa menjadi pegangan. Kemudian saya tinggal gerakkan saja mereka yang ketakutan itu misalnya dengan ajakan-ajakan untuk bersatu dan melawan.

Saat ini Jokowi memiliki elektabilitas paling tinggi, dengan selisih yang sangat jauh bila dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Sama seperti Ahok, elektabilitas Jokowi akan dirontokkan dengan isu yang mirip dan demo-demo yang mirip. Isu PKI akan dipaksa setara dengan isu yang sedang Ahok hadapi saat ini.

Tidak akan berhenti disitu, cara yang sama akan terus dilakukan di berbagai daerah sehingga perlahan yang akan memimpin negara ini dari pusat hingga daerah adalah orang-orang yang sesuai keinginan mereka. Kita bisa amati ada dua kepentingan yang sedang berebutan. Kepentingan menumpuk harta dan kepentingan mendirikan ideologi baru. Jika Jokowi kalah maka kedua kepentingan ini akan head-to-head, dan saya duga kepentingan menumpuk harta akan kalah.

Jadi Pilkada ini menjadi kritis untuk menentukan nasib kita semua kedepan, bukan hanya warga Jakarta saja. Cara-cara intimidasi sengaja digunakan untuk menakut-nakuti para warga terutama mereka yang minoritas. Mungkin ada beberapa yang berpikir “Ah sudah biar aman pilih selain Ahok saja”, wajar saja tapi sebaiknya berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana dengan nasib anak-anak kalian kelak? Karena masa depan mereka yang sebenarnya sedang dipertaruhkan saat ini. Sumber seword.com

DR JR Saragih SH MM Bupati Simalungun yang “Pekerja Keras”

Simalungun,SS

Tak Mengenal Istilah Libur dalam Melayani Masyarakat
DR JR Saragih SH MM dinilai kalangan masyarakat sebagai Bupati Simalungun yang pekerja keras.Dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat DR JR Saragih SH MM tidak mengenal istilah libur. Jika untuk kepentingan melayani masyarakat DR JR Saragih SH MM selalu memberikan waktunya. Demikian rangkuman pendapat tokoh masyarakat Simalungun yang dihimpun SS pekan ini.

Djapaten Poerba BME Sekjend DPP/Presidium PMS mengatakan selama mengabdi sekitar 30 tahun sebagai PNS di Pemkab Simalungun dan setelah pensiun juga aktif di organisasi kemasyarakat di Simalungun sudah banyak Bupati Simalungun yang pernah saya hadapi. Sedikit banyak saya mengenal sifat dan karekter mereka, memang baru DR JR Saragih SH MM yang memang benar-benar pekerja keras melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Simalungun.
Kalau bisa saya bandingkan dengan Bupati sebelumnya yang kerjanya lebih kurang sama dengan DR JR Saragih SH MM adalah Bupati Radjamin Purba. Kedua Bupati ini menurut saya memang memberikan pelayanan dan perhatian yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Simalungun. Keduanya menjadi Bupati tentu pada situasi dan zaman yang berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan karya-karnya, hanya saja kesamaan keduanya menurut saya keduanya adalah figur yang pekerja keras ujar Djapaten.
Selanjutnya Djapaten Poerba mengatakan bila kita ikuti gerak cepat Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita bisa kewalahan jadi kalau tidak siap secara fisik dan psikis akan sulit sekali menyesuaikan dengan irama kerja DR JR Saragih SH MM yang memiliki latar belakang militer yang terlatih secara fisik dan wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kegesitan dan gerak cepat DR JR Saragih SH MM dalam merespon keluhan masyarakat apalagi jika sudah menyangkut masyarakat kecil memang secara nyata diperlihatkan, dan gerak cepata tersebut bukan untuk mencari perhatian ataupun pencitraan akan tetapi memang datang dari lubuk hatinya yang terdalam sebagai bentuk ekspresi kecintaannya kepada masyarakat Kabupaten Simalungun ujar Djapaten Poerba.

Selanjutnya Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba mengatakan jika dibandingkan dengan Djapaten Poerba memang lebih lama Pak Djapaten bergaul dengan banyak Bupati Simalungun sebelumnya karena dia PNS. Akan tetapi selama bekerja sama dengan DR JR Saragih SH MM saya merasakan betapa tulus cintanya DR JR Saragih untuk memajukan Kabupaten Simalungun.
Ketulusan dan kecintaan tersebut diperlihatkan DR JR Saragih SH MM dengan bekerja tak mengenal waktu bahkan tak mengenal waktu libur demi melayani kepentingan masyarakat. Hal tersebut patut kita aprsiasi. Masyarakat Kabupaten Simalungun patut memberikan apresiasi karena memiliki Bupati yang pekerja keras. Dengan kerja kerasnya tersebut kita melihat perubahan yang nyata di Simalungun, dan dengan kerja keras tersebut sehingga masyarakat terus memiliki Semangat Baru memberikan yang terbaik bagi Simalungun ujarnya.
Libur Nyepi JR Saragih Tetap Melayani Masyarakat
Sebagian besar orang merayakan hari libur di Hari Nyepi ini. Hal ini tidak berlaku bagi Bupati Simalungun Dr JR Saragih, SH, MM. Pasalnya, di libur Nyepi ini dirinya tetap menjalankan pekerjaannya sebagai Bupati. Sebagai orang nomor satu di SimalungunDR JR Saragih SH MM tak ingin melepaskan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. 

DR JR Saragih SH MM tidak pernah memikirkan untuk berlibur karena fokus beliau adalah bekerja demi menjadikan Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik. Pagi tadi saja, beliau sudah bertemu masyarakat di Pematang Raya untuk membahas soal budaya," ucap Kadis Kominfo Akmal Harif Siregar di Nagori Sinasih, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (28/3/).


Selepas pertemuan dengan masyarakat di Pematang Raya yang berlangsung selama satu jam, Bupati langsung bergerak menuju Nagori Sinasih, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun. Disana Bupati mengunjungi keluarga Jan Wanner Saragih. Di mana orangtua dari Jan Wanner Saragih yakni St. Talipar Saragih atau dikenal sebagai Opung Gotong David telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta.
Sekira pukul 13.30 WIB, Bupati Simalungun tiba di kediaman Jan Wanner Saragih. Tak lupa, senyuman pun tertuang dalam wajah Bupati saat memberikan salaman maupun bertemu masyarakat. Spontan, masyarakat di Nagori Sinasih, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara langsung berebut untuk bersalaman dengan Bupati JR Saragih. Bahkan, terlihat pula beberapa warga mengabadikan foto bersama dirinya.
Di sana, Bupati pun memberikan kata-kata penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan atas kepergian St. Talipar Saragih atau dikenal sebagai Opung Gotong David. 

Saya merasa terpukul atas kepergian ini, banyak perjalanan selama beliau hidup dan itu menjadi bagian kenangan kita semua. Manusia berencana, sesungguhnya Tuhan yg mengatur perjalanan manusia dan ini tempat untuk merenung," paparnya. Sumber Suara Simalungun Edisi 717

Bupati Simalungun Dr JR Saragih, SH, MM Akan Segera Merealisasikan Perbaikan Jalan Di Kabupaten Simalungun

Foto : Bupati Simalungun Dr JR Saragih, SH, MM, saat meninjau jalan yang akan diperbaiki.
Mitra simalungun, Bupati Simalungun Dr JR Saragih, SH, MM, Akan segera merealisasikan janjinya yang akan melakukan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Dalam upaya mempercepat perbaikan jalan tersebut, Bupati Simalungun telah memerintahkan pihak Dinas Perhubungan untuk menyurati para pengusaha yang memiliki kendaraan melebihi tonase kelas jalan di Simalungun.
Hal ini dilakukan agar jalan yang sudah diperbaiki tidak lagi rusak akibat dilalui kendaraan tersebut. Kendaraan dengan tonase lebih merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan di daerah Simalungun.
“Tanggal 7 Maret 2017 lalu, kita sudah menyurati seluruh pengusaha agar  mengganti kendaraannya dengan kapasitas beban yang sudah ada dalam ketentuan di jalan kabupaten yang tak boleh melebihi kapasitas 8 ton yang sesuai dengan jalan kabupaten,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Ramadhani Purba di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (29/3/2017).
Diakuinya lagi, dalam aturan jalan yang ada di kabupaten, kendaraan yang dimiliki juga memiliki ketentuan tersendiri. Di mana, tidak boleh melebihi lebar 2,1 m lalu panjangnya hanya 9 m dengan dengan ketinggian 3,5 m. Dan bebannya hanya boleh 8 ton.
Ramadhani Purba menegaskan jika sudah disurati maka pihak pemilik kendaraan bertonase besar tentu akan mendapatkan sanksi tegas jika melanggar. Bahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas semua pemilik kendaraan yang tak menaati peraturan.
“Sesuai UU nomor 22 tahun 2009 pasal 31 mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 akan mendapatkan kurungan penjara paling lama satu bulan dengan denda paling banyak Rp250 juta,” tambahnya.
Setelah disurati, pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Tak itu saja, dengan menggandeng pihak kepolisian maka rutinitas razia akan dilakukan terutama di jam-jam kendaraan bertonase berat melintas.
Pihak dinas perhubungan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara juga meminta kepada seluruh pengusaha yang memiliki kendaraan bertonase berat untuk mengganti kendaraannya yang sesuai dengan kualitas jalan. Target pun dipasang yakni tak boleh melebihi satu tahun untuk mengganti kendaraannya
Hal serupa diutarakan oleh Noviandi Pakpahan selaku Kepala Bidang Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun. Di mana, selepas kunjungan Bupati Simalungun melihat kondisi jalan maka dalam waktu dua minggu ini maka perbaikan jalan akan dilakukan.
Jalan yang diperbaiki tetap berstatus jalan kabupaten namun berkualitas jalan negara. Jalan tersebut nantinya akan siap dilalui oleh kendaraan hingga beban 12 ton. Beberapa jalan yang akan diperbaiki yakni Hutabayu Raja, Bosar Malinggas, Totap Majawa.
Untuk perbaikan jalan di Hutabayu Raja sepanjang tiga kilometer akan digelontorkan dana sebesar Rp 7,5 miliar, lalu Malinggas Tongah sebesar Rp 5 miliar dengan panjang jalan tiga kilometer, Totap Majawa Rp 1 miliar dengan panjang jalan satu kilometer serta jalan-jalan strategis lainnya dengan total anggaran sebesar Rp 150 miliar.
“Perbaikan jalan ini tak lama lagi akan segera dilakukan, setelah dibenahi maka kami berkoordinasi dengan pihak dinas perhubungan dan kepolisian untuk mengawasi pergerakan truk atau kendaraan bertonase berat agar tak lagi melintasi jalan kabupaten,” tambahnya.
Mendengar hal tersebut, anggota komisi II DPRD Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara langsung merespon. Pasalnya, pergerakan Bupati Simalungun dalam menangani jalan sangat dinantikan masyarakat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
“Kita mengapresiasi kinerja semangat baru Sumatera Utara dari Bapak JR Saragih selaku Bupati Simalungun. Apalagi ini dinantikan oleh masyarakat di Simalungun khususnya,” lanjutnya.
Bupati Simalungun, juga akan menindak bagi siapapun aparat penegak hukum yang membekingi pengusaha yang berusaha menghalangi kinerja perbaikan jalan di Simalungun.
“Tidak ada toleransi bagi siapapun yang melanggar hukum apalagi bagi mereka penegak hukum yang terlibat di baliknya. Perbaikan jalan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk bekerjasama guna menghalangi kendaraan bertonase besar ketika melintasi jalan kabupaten. Terlebih, dana yang kita miliki bukan sebatas urusan jalan saja melainkan masih banyak urusan yang jauh lebih penting dalam kebutuhan Masyarakat,” tungkasnya.
Pengirim : Kominfo Pemkab Simalungun 

MENGEMAS KRITIKAN MEMICU SEMANGAT BARU

Pelantikan DPC HIMAPSI Bandung (14/03/2015)
Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih juga butuh kritikan bukan sekedar pujian walau pujian memang lebih nikmat dari kritikan! Banyaknya pujian juga dapat membuat kita lengah, mari ambil kritikan sebagai motivasi untuk berbenah diri dan terima pujian sebagai tanda bahwa kita harus tetap rendah hati dan terus mengembangkan diri. Saatnya Sumaterautara Bangkit #SemangatBaruSumut.

Ada kerinduan dibalik postingan status akun facebook saya diatas, setelah membaca Surat Terbuka untuk Bapak Presiden agar kepala daerah terus bekerja keras membangun daerah guna menyejahterkan masyarakat. Pada postingan ini menyoroti permasalahan khususnya di daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Sebagaimana kita ketahui Pemerintah Republik Indonesia ingin Kawasan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara dikembangkan menjadi ‘Monaco of Asia’. Tentunya butuh dukungan kepala daerah, untuk membangun layanan pariwisata. Seperti halnya akses menuju Kawasan Danau Toba agar terkoneksi dengan baik. Bagaimana dengan pemerintahan simalungun, pelaku perubahan atau sekedar menunggu? 

Dengan menandai beberapa teman berharap meluangkan waktunya untuk memikirkan Kabupaten Simalungun, serta munculnya pemikiran yang membangun atas permasalahan yang masih ada baik dalam postingan maupun secara umum.  

Hasilnya beberapa berkomentar memunculkan kondisi masih banyaknya permasalahan yang dibiarkan mangkrak, serta membandingkanya dengan kinerja Bapak Presiden, Joko Widodo yang bekerja penuh untuk rakyat sampai lupa mengambil gaji bahkan mengutak-atik APBN untuk kekayaan pribadi. Beberapa komentar pada postingan tersebut juga mengatakan : 

Jekkin Purba Naha ma hita on? (Bagaimana dengan kita?)

San Fransisco Saragih DKI Jakarta dengan APBD 70.1 T juga masih ada jalan berlubang.. Silahken jalan dari ancol sampai ke cawang..hehe.

Rony Sangap Girsang sangat berharap akan semakin banyak surat terbuka untuk beliau karena sudah selayaknya kita menyuarakan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. tugas dari pejabat adalah mengadministrasikan keadilan sosial, dan ketika itu belum tercapai, masyarakat berhak memberi evaluasi atau kritik, karena pejabat sepatutnya bekerja untuk rakyat. kalau kita mau maju, masyarakat khususnya generasi muda harus berani bersuara.

Rikanson Jutamardi Purba Kita tetap kawan, Bos. Justru, kita sangat cinta beliau. Keep calm.

Uwandi Heryanto Purba  "TOKOH SUMUT KATANYA"

Boy Garingging silahkan berikan kritikan, tapi anggo boi ulang ma namin kritikan na padabuhkon. Pasomal hita ma marsihuning huningan, ulang lalap iboan hita paruhuran sapariondi. Nagati huliskon laklak

Maruli Damanik adalah hak setiap individu untuk menyampaikan setiap keluhan baik secara tertutup maupun terbuka apalagi dilandasi oleh fakta yang ada..saya salut akan tulisan terbuka ini jika benar didasari semangat kritik membangun dan bukan krn didasari oleh pesan2 politik dan lain sebagainya . mari masing2 ambil bagian untuk memajukan simalungun..malas uhur

Saragih Sunanta Bisa Jadi Ini karena ketidakmampuam Dari angggota Dewan yang terhormat untuk merespon keluhan masyarakat.

Herry Sipayung jangan takut kritik demi simalungun walaupun kita berada di jajaran tim sukses karena akan baik buat simalungun dan orang yg di kritik hahaha

Januarison Saragih Bedakan kritik dgn fitnah. Ingat presumtion of innosence

Andar Abdi Saragih Malas tumang uhur bani ganupan orangtua, hasoman na dob mambahen pendapat janah partisipasinta bei....na boi hu simpulhon porlu do.ganup info sonai kritikanta....janah satonggo hita songon kabar ai ipadearma deba dalan bani tahun on,....selanjutni porlu do huma I parpatugah hita na dear na domma ihorjahon pamarentahta, irik mambere semangat na baru...alani sifat alamnta do ai, porlu ihargai janah porlu huma ipodahi...ra do boritan huma hita anggo ganup nasalah lalap igorani kawan pakon sebalikni.....pangarapn tong semnagt hita bani marsibahen partisipasinta bei, age otik tpi utk habahgalanta simalungun..sangat marguna do ai..n bani parbualan namin tong marsihormatan tene songon naiajari oppungta sapari.....

Erika Revida Saragih Kritik yg sifatny membangun sgt diperlukan sbg sarana kontrol bg pemerintah semoga dpt ditindaklanjuti menjadi masukan n perbaikan utk simalungun yg lbh baik jgn sampai terjadi pemborosan uang negara/rakyat kasihan rakyat, bravo Rikanson Jutamardi Purba

Damanik Rahman "BEDA PENDAPAT BUKAN BERARTI MUSUH - TEMAN BUKAN BERARTI TDK BISA BEDA PENDAPAT"

Jerry Sigumonrong Malo malo do halak Simalungun on,, malas uhur. (Pintar-pintarnya orang Simalungun ini,, senang hati). Ai megah ma ge ambia ai anggo terpancing hita,, hape antek2 do parseda hasadaon, sedo kritik be, ase tonah ku ma on, ulang iladeni anggo lang lamlam pusu pusu. (Senang lah orang lain kalau kita terpancing,, ternyata antek-antek perusak kesatuan, bukan kritik lagi, pesanku lah ini, jangan diladeni kalau tidak untuk niat baik)

Berharap dari kritikan suatu media kepala daerah merasa terpacu dan termotivasi untuk membangun daerahnya baik dalam pelayanan berokrasi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan guna menyejahterkan masyarakatnya. Melihat banyaknya kepala daerah Gubernur, Walikota, dan Bupati yang inovatif sekarang ini, diharapkan dapat menjadi sebagai motivator bekerja untuk kemajuan daerah. 

Rabu, 29 Maret 2017

Surat Terbuka untuk Bapak Presiden

Rumah Dinas bupati kabupaten Simalungun

Yth. Bpk Joko Widodo
Presiden RI

Dengan hormat,

Kami sampaikan rasa bangga kami atas kepemimpinan Bapak yang sangat progresif. Sudah tampak perbaikan-perbaikan  nyata di republik ini. Semuanya sangat membanggakan.

Gerak langkah Bapak diikuti pula oleh kabinet Bapak, khususnya Ibu Susi, Ibu Sri Mulyani Indrawati, serta kepala-kepala  daerah yang berintegritas, BTP, & kerja tuntas.

Kami bangga atas Pak Ahok, Kang Emil, Kang Dedi, Bu Risma, & kepala2 daerah "yang sudah selesai dengan dirinya", sehingga benar-benar mengabdi kepada rakyat. Ini semua digerakkan oleh teladan yang Bapak tunjukkan.

Namun sayang, masih banyak kepala daerah yang asyik dengan dirinya sendiri, haus kekuasaan, dan/atau sibuk membangun dinasti; sehingga sering rakus, tidak peka (sensitif) atas penderitaan rakyat, dan semau gue.

Sebagai contoh, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bupati kami, JR Saragih, telah kehilangan sense-of-urgency, suka bongkar-pasang-bongkar pejabat dan bangunan.

Selain boros dalam pembangunan fisik, pejabat daerah tidak bisa bekerja maksimal, karena sering di-ganti-ganti.
Gambar bangunan pagar dan trotoar yang dibongkar pasang
Supaya tidak jadi fitnah, pedestrian/trotoar sekeliling kantor bupati yang baru dibangun --bahkan belum dipakai-- sudah dibongkar lagi. (Gambar bangunan pagar dan trotoar yang dibongkar pasang).

Ada juga pembangunan rumah dinas bupati yang menelan biaya Rp 9 M lebih, sementara di pihak lain, jalan ke Haranggaol (1 di antara sekian jalan utama ke destinasi wisata), dibiarkan seperti sungai. 

Gambar jalan utama ke destinasi wisata
Itu hanya 1 di antara banyak contoh. Itu yang kami sebut boros & kehilangan sense-of-urgency itu.

Kemungkinan besar, bupati kami menyalonkan diri juga untuk ikut serta dalam Pemilihan Gubernur (PILGUBSU) 2018 yang akan datang, sehingga beliau "kehilangan selera" untuk kabupaten kami.

Supaya tidak "sedikit-sedikit ke saya, mana gubernurnya?", mungkin masalah ini perlu kami sampaikan langsung kepada Bapak demi sebuah instruksi kepada Gubernur Sumatera Utara  dan/atau teguran kepada bupati kabupaten Simalungun.

Kita ingin Indonesia yang sejahtera, tidak hanya di Jakarta/Jawa, melainkan seluruh desa di nusantara.

Semoga ini jadi perhatian bersama, kami hanya menjalankan tugas pengawasan oleh masyarakat. Terimakasih

Salam penulis Rikanson Jutamardi Purba

Selasa, 28 Maret 2017

Sahril Tumanggor Mau Jadi Gubernur Sumut

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumatera Utara masih lama berlangsung, sejumlah nama kandidat Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) telah bermunculan. Salah satunya adalah Sahril Tumangor, SE.,SH.,MH mencatatkan namanya menjadi salah satu Bakal Calon (Balon) Gubsu yang akan bertarung dalam Pemilukada Tahun 2018 mendatang.

Sahril Tumanggor yang merupakan ketua PKPI Jawa Timur ini, dipastikan akan bertarung dengan sejumlah nama kuat yang duluan terlihat mempromosikan dirinya terlebih daluhu. Tidak mau ketinggalan, putra Sumatera Utara asli ini ternyata sudah juga sudah blusukan ke daerah-daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara.

Meski saat ini memiliki identitas sebagai warga Jawa Timur (Jatim) tak membuat Sahril Tumanggor lupa akan kampung halamannya, tepatnya di salah satu Desa di Sidikalang yang berbatasan dengan Pak Pak Barat, Sumatera Utara (Sumut). Tak pelak, lelaki berkumis ini pun berniat menjadi salah seorang calon Gubernur Sumut. Sebagai bentuk keseriusannya, dia meminta doa restu dan dukungan dari warga Padangsidimpuan.

“Saya datang ke Padangsidimpuan untuk meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat di daerah ini,”ujarnya kepada wartawan ketika dijumpai, Sabtu (3/12/2012).

Disebutkannya, Kota Padangsidimpuan sudah seperti rumah baginya lantaran masyarakat dan budaya di Padangsidimpuan mirip dengan tanah kelahirannya (Pakpak Bharat).

Masa-masa kecilnya dulu dia sering mendengar cerita tentang Kota Padangsidimpuan, bahkan almarhum orang tuanya sangat mengidolakan kota Padangsidimpuan.

Selain itu, kedatangannya ke Padangsidimpuan bertujuan untuk mensosialisasikan dirinya, sehingga warga di Kota Salak tersebut tidak ragu untuk mendukungnya. “Saya dilahirkan dari keluarga miskin, untuk itu saya berniat untuk memperhatikan orang-orang miskin yang ada di kota ini,” tuturnya.

Ditanya tentang kesiapannya, laki-laki kelahiran Dusun Baturaja, Pakpak Bharat ini menegaskan, dia akan menjadi calon nomor satu. Dia mengatakan, dia sudah mempersiapkanya jauh hari sebelum dia datang ke Padangsidimpuan.

“Saya tidak akan menjadi calon nomor dua, prinsip saya harus nomor satu, kalau tidak dapat saya akan mundur dari kompetisi ini,” ujarnya. Laki-laki yang saat ini menjadi Ketua Partai PKPI di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengaku sudah mempersiapkan semua keperluan dukungan baik dari jalur partai politik maupun independent.

Namun, dia menegaskan, untuk saat ini dia masih melakukan penjajakan untuk partai politik.

Pemilik usaha mebel tersebut mengaku banyak mendapatkan dukungan dan motivasi masyarakat Sumut. Dia menilai, warga sudah melihat kinerjanya selama memimpin partai PKPI di Jawa Timur. “Banyak warga yang meminta agar saya menjadi gubernur di Sumut, jangan hanya mengurusi kampung orang,” tegasnya sembari berharap agar warga Kota Padangsidimpuan dapat menjadi pendukung utamanya, karena warga di kota ini tersebar di seluruh Sumut.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan Sulaiman Harahap mengaku salut dengan motivasi Sahril Tumanggor untuk menjadi gubernur. Menurutnya, meski terlahir dari keluarga tidak mampu, namun dia mampu menjadi pemimpin di daerah lain. “Saya apresiasi dengan prestasinya yang menjadi pimpinan partai di daerah Jawa,” imbuhnya.

Dia menghimbau kepada warga di kota itu untuk mendukung Sahril, karena dia mempunyai keinginan yang kuat untuk merubah Sumut menjadi yang lebih baik.

Penulis: Indra di bumantaranews.com (EDT/JMP) 

Ini Prediksi Cagub Jabar 2018

Debat paslon Pilkada Jabar 2013
Isu SARA dipastikan tidak akan muncul dalam Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat Herlas Juniar dalam diskusi yang digelar Indonesia Strategic Institute (Instrat) di Bandung, baru-baru ini.
Dalam diskusi bertema Potret Relijiusitas dan Toleransi di Jawa Barat, Herlas menyebut masyarakat Jabar memiliki sisi ketaatan religius yang kuat, dan cenderung tidak bereaksi selama tidak diusik. Kondisi ini berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta di mana isu SARA dijadikan strategi politik oleh salah satu paslon.
“Saya tidak sepakat di Pilkada DKI itu isu SARA yang muncul. Isu itu sengaja dimunculkan untuk strategi politik,” tegas anggota DPRD Jabar ini.
Sebelumnya, Instrat telah merilis survei bertema Masa Depan Panggung Kepemimpinan Jawa Barat. Survei itu menemukan Deddy Mizwar (94%), Dede Yusuf (89,7%), dan Desy Ratnasari (86,9%) sebagai tiga besar sosok calon pemimpin Jabar terpopuler.
Instrat juga telah merilis enam nama yang diprediksi dapat menjadi bakal cagub Jabar ke depan. Berdasarkan tingkat elektabilitasnya, mereka adalah Walikota Bandung Ridwan Kamil, Wagub Jabar Deddy Mizwar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto. Sumber politiktoday.com

Ini Dia Syarat Agar Tengku Erry Diusung NasDem Menuju Sumut-1

DPP Partai NasDem tidak mau buru-buru mendeklarasikan Tengku Erry Nuradi sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2018 mendatang seperti halnya Ridwan Kamil di Jawa Barat.

Ketua DPP Partai NasDem yang juga Koordinator Wilayah Sumut Martin Manurung menyebutkan, ada perbedaaan antara Ridwan Kamil dan Tengku Erry. Hal itu juga yang membuat Tengku Erry belum dideklarasikan sebagai calon Gubernur Sumut pada Pilgub Sumut mendatang.

“Ridwan Kamil kan bukan kader partai, sementara kalau Tengku Erry kader partai. Ada hal penting yang membuat deklarasi Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jabar yang diusung NasDem harus segera dilakukan, diantaranya menjadikan Jabar sebagai benteng Pancasila,” jelas Martin ketika dikonfirmasi.

NasDem Pilih Bukan Kader Partai, Bagaimana Nasib Tengku Erry?

Menurut Martin, sekalipun Tengku Erry Nuradi merupakan kader partai sekaligus Ketua DPW NasDem Sumut, namun ada persyaratan yang harus dilakukan sebelum dideklarasikan.

“Saat ini Ketua Umum dan DPP Partai NasDem memberikan kesempatan kepada Tengku Erry sebagai kader untuk berbuat lebih dalam menggerakkan mesin partai dalam persiapan Pilgub Sumut mendatang,” terang Martin.

Menurut Martin, sebagai Ketua DPW Tengku Erry juga mempunyai andil untuk membesarkan partai dan juga membantu partai untuk menjaring calon-calon legislatif untuk memenangkan Pemilu 2019 mendatang.

“Partai kita kan masih baru, dan juga memupunyai cita-cita dan tujuan yang besar. Jadi harus saling bahu membahu untuk mewujudkan itu,” tandasnya. Sumber www.metro24.co

Senin, 27 Maret 2017

Seorang Calon Gubsu Harus Punya Uang Rp147 Miliar

Muhri Fauzi Hafiz (ist/metro24jam.com)
Saya bukan penulis yang pandai mencari judul yang cocok untuk bisa menggambarkan kepada pembaca, namun mudah-mudahan judul di atas bisa mewakili isi opini ini. 

Tahun 2018, di Sumatera Utara (Sumut) akan berlangsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Salah satunya, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) periode 2018-2023.

Saya katakan, pelaksanaan Pilkada ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain akan ada Pilkada Bupati/Walikota, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara akan menjadi perhatian utama partai politik (parpol) di Jakarta. 

Saya sebut di Jakarta, karena keputusan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, sepengetahuan saya, hal itu semua wewenang pengurus pusat partai atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Apalagi setelah tahun 2018, selanjutnya akan masuk tahun 2019 yang merupakan pesta demokrasi Pemilu. 

Terlepas dari latar belakang di atas, opini ini ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa untuk menjadi calon kepala daerah bukanlah urusan yang mudah. Salah satunya adalah kemampuan keuangan yang benar-benar dimiliki. 

Ada lima kegiatan seorang calon kepala daerah, baik Gubernur/Bupati/Walikota yang membutuhkan kemampuan keuangan yang besar. 

Pertama, kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon dari partai politik. Kedua, lobi dukungan partai politik. Ketiga, pembentukan tim pemenangan. Keempat, kampanye. Kelima, saksi. 

Untuk kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon, seorang bakal calon Gubernur dapat mengeluarkan biaya puluhan miliar rupiah. Selain harus bermitra dengan media, baik cetak, elektronik maupun online, seorang bakal calon Gubernur juga harus turun ke daerah pemilihan dengan berbagai bentuk kegiatan yang mendekatkan dirinya kepada masyarakat. 

Jika asumsi untuk menang di Sumatera Utara dapat meraih 3 juta suara, dengan membagi sebarannya 60 persen di kota dan 40 persen di desa. Maka, untuk satu kegiatan sosial bertemu masyarakat dengan anggaran satu pemilik suara mendapatkan makan dan hadiah, asumsi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20 ribu. Jika asumsi target bertemu satu juta orang, maka seorang calon Gubernur harus punya uang sebesar Rp20 miliar. 

Pada Pilgub 2018 nanti, berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara, tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa koalisi, artinya partai Golkar (17 kursi), PDIP (16), Demokrat (14), Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), PAN (6), Nasdem (5), PPP (4), PKB (3) dan PKPI (3), harus bergabung memenuhi ketentuan syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakilnya. 

Proses lobi dan meminta dukungan partai politik bukanlah hal mudah, walaupun nyata dan memiliki parameter penilaian namun kegiatan ini bisa abstrak sulit ditebak. Pepatah klasik yang mengatakan, tidak ada makan siang gratis, menjadi bingkai proses ini. 

Meskipun hanya secarik kertas dukungan, namun, kabarnya bisa bernilai miliaran rupiah. Jika asumsinya satu kursi anggota DPRD Provinsi sebesar Rp350 juta, maka untuk 20 kursi, seorang calon Gubernur diperkirakan mengeluarkan biaya sebesar Rp7 miliar, dengan catatan keadaan ini berjalan normal, tidak abstrak dan didukung hasil survei yang baik. Jika tidak? Asumsi biaya lobi di atas bisa lebih besar tak terhingga. 

Pembentukan tim pemenangan adalah kegiatan bakal calon Gubernur yang sudah dimulai sebelum dirinya melewati tahapan-tahapan di atas. Namun, Saya ingin membahas yang lebih konkrit terkait setelah calon Gubernur mendapatkan dukungan partai politik untuk maju. 

Mengutip asumsi menang dengan meraih tiga juta suara, maka tim pemenangan yang dibentuk diperkirakan ada 30.000 orang. Asumsi ini muncul dengan harapan setiap orang di tim pemenangan mempengaruhi 100 orang di sekelilingnya untuk bisa menjadi pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakilnya. 

Maka, perhitungan biayanya sebagai berikut, 30 ribu orang dikalikan dengan Rp500 ribu, didapat totalnya sebesar Rp15 miliar. 

Biaya kampanye, dengan asumsi meraih menang sebesar tiga juta suara, maka biaya kampanye untuk satu suara, di mana di dalam komponen biaya ini nantinya ada iklan, spanduk, brosur, stiker, transportasi, hiburan, tenda, kursi, pengamanan, makan dan minum serta kaos. Maka, saya perkirakan satu suara sebesar Rp100 ribu. Diambil 30 persen dari tiga juta suara saja, maka didapatkan satu juta suara itu kita kalikan Rp100 ribu, menjadi totalnya sebesar Rp100 miliar. 

Kelima, biaya saksi. Kebiasaan umumnya bagi pasangan calon Gubernur dan Wakilnya, di luar kader partai politik pendukung, mereka ada juga membentuk tim merekrut saksi pada saat hari pemungutan suara. Saksi di luar partai, biasanya itu sebutan yang sering kita dengar. Untuk bisa menang, asumsinya memiliki saksi di luar partai sebanyak 50 ribu orang. Biaya perorangnya saat hari pemungutan suara sebesar Rp100 ribu. Totalnya Rp5 miliar. 

Akhirnya, jika kita jumlahkan perhitungan di atas diperoleh sebesar Rp147 miliar. Itulah asumsi Saya, ‘uang’ yang akan dikeluarkan oleh seorang bakal calon Gubernur provinsi Sumatera Utara. 

Teknisnya, apakah dana ini akan dibagi dua dengan Wakilnya, atau mencari donatur, atau berkoalisi dengan pasangan kepala daerah Bupati/Walikota, tulisan ini tidak membahas hal itu. 

Opini ini sederhana dan hanya mengikuti asumsi umum yang wajar-wajar terjadi dalam dinamika gonjang-ganjing politik Pilkada. Jika diteruskan dengan perkiraan kepemilikan harta kekayaan pribadi seorang bakal calon Gubernur, maka Saya pikir seorang calon harus punya harta kekayaan pribadinya sebesar dua kali dari jumlah pengeluaran tersebut di atas. 

Jika asumsinya usia calon Gubernur itu 50 tahun sampai 60 tahun dan usia kerja produktifnya saat usia 30 tahun, dalam 30 tahun kerja, dengan total 360 bulan, seorang calon Gubernur rata-rata harus punya penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya rumah tangga sebesar Rp500 juta. Siapakah itu orangnya? Saya, Anda, Kita atau Lainnya? (*) sumber metro24jam.com