Senin, 27 Maret 2017

Pasangan Maruarar - Prananda Dinilai Potensial Menangkan Pilgub Sumut

Maruarar Sirait (Istimewa)
Penjaringan calon kepala daerah yang kapabel, berintegritas dan antikorupsi untuk melanjutkan program pembangunan sudah dapat dilakukan meski pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) akan berlangsung di tahun 2018 mendatang.
"Penjaringan sejak dini diperlukan karena sudah dua kali pemimpin di Sumut yang tersangkut kasus korupsi, apalagi kasus mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, sampai saat ini belum berakhir," ujar politisi PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Minggu (16/10).
Sutrisno mengatakan, Sumut membutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan nasional dan internasional. Oleh karena itu, masyarakat harus optimis dan mampu mencari jalan agar bisa keluar dari kemelut kasus korupsi yang menyeret pemimpin daerah ini.
"Sosok Maruarar Sirait ( Ara ) dan Prananda Surya Paloh ( Prananda ), sosok muda, energik, bersih, tidak memiliki dosa masa lalu, visioner, tokoh nasional, dan akan menjadi matahari baru untuk kebangkitan Sumatera Utara. Keduanya memiliki kekuatan besar jika disatukan," katanya.
Menurutnya, modal dukungan partai untuk kedua pasangan ini juga sudah cukup. Sebab, kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sumatera Utara: 16 Kursi, dan Partai Nasdem: 5 Kursi, sehingga sudah memenuhi syarat minimal 20 Kursi. Kekuatan ini dapat mengikuti fenomena Pemilukada Gubernur DKI Jakarta.
"Pasangan ini akan mengungguli kandidat dari partai atau gabungan partai lain. Sebab, selain karena pasangan ini memiliki kapasitas, pasangan ini juga memiliki basis konstituen yang fanatik. Prananda Surya Paloh kuat dan mengakar di Daerah Pemilihan Sumatera Utara I," jelasnya.
Sementara itu, meskipun terpilih dari Jawa Barat, Maruarar Sirait memiliki hubungan yang kuat dengan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Bila kedua tokoh ini dipasangkan, maka tingkat keterpilihannya berkisar 55%. Pasangan ini bukan tokoh yang memikirkan diri dan kelompoknya sendiri.
"Jika PDI Perjuangan dan Partai Nasdem bersepakat, sebagai kelanjutan kerjasama politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), maka pasangan ini akan menang di Pemilukada Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Maka pasangan Maruarar Sirait sebagai calon Gubernur- Prananda Surya Paloh sebagai Wakil Gubernur, sangatlah tepat," sebutnya.
Suara Pembaruan

Arnold H Sianturi/CAH
Suara Pembaruan

Minggu, 26 Maret 2017

Prediksi Pilgub Jabar Hanya Empat Calon

Pemilihan Gubernur Jawa barat 2018 memang masih agak lama setahun lagi. Namun pemetaan calon gubernur serta calon wakil gubernur saat ini sudah mulai muncul dari instansi survey. Meskipun banyak nama telah mengemuka, namun diprediksikan Pilgub Jawa barat tidka lebih dari empat paslon (pasangan calon).
“Berdassarkan darta dari analisis potensi pasangan serta koalisi parpol ini diprediksikan tidak lebih dari empat pasangan calon, ” tegas Ketua PSPK Unpad Muradi, dalam diskusi umum yang bertema ‘Magnet Pilkada Jawa barat 2018’, di Centropunto Cafe, Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Sabtu 25 Maret 2017.
Pada survey yang juga dihadiri pemateri Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Idil Akbar serta dosen FSIP dari Universitas Parahyangan Leo Agustino, Muradi ini mengucurkan  10 nama yaitu Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Deddy Mizwar, Anton Charliyan, Bima Arya, Puti Guntur, Netty Heryawan, TB Hasanudin, Dede Yusuf serta Agung Suryamal.
Beberapa nama tersebut muncul berdasarkan dari data  grafik info di media-media.  ” Beberapa nama tersebut memang selama tiga bulan terakhir terkespos di berbagai kabar berita yang kuat. Namun untuk yang paling banyak kabar berita dari Ridwan Kamil dengan 7. 271 berita yang ditemukan di media online, ” jelasnya seraya menyebutkan tehnik survey  dengan  cara kualitatif.
Selain tidak lebih dari empat pasang calon, sambung dia,untuk demokrasi di Jawa barat ini diprediksikan tak lagi diikuti pasangan calon yang dari independent. Dengan ketentuan yang sudah disepakati mengumpulkan sebesar tiga% KTP yang didapatan dari jumlah masyarakat yang ada, itupun dinilai sebagai hal tidak mungkin dari waktu yang hanya kurang dari 1 tahun.
“Untuk sekarang ini memasuki bulan Maret akhir dan sebentar lagi bulan April. Sedang kita harus segera mengumpulkan KTP hingga bulan Desember dengan jumlah yang diprediksikan hingga dua juta. Hal ini jelas sangat berat, ” katanya. Menempuh jalan independent  menurut dia memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. ” Bila bersama dengan Parpol-kan dia mengeluarkan biaya yang sedikti namun jika bersama (parpol) yang sudah memiliki pijakan yang kuat. Akan tetapi jika independent wah itu akan sangat mahal sekali. ”
Mengambil langkah independent juga menurut dia sangat susah untuk Ridwan Kamil bila menginginkan untuk memilih jalur itu. ” sebab itu sangat mahal biayanya, serta waktunya juga sangat terbatas yang akan menambah biaya lagi dalam pelaksanaannya, ” tambah dia.
Dalam survey tersebut dari pihak PSPK Unpad tetap akan mengajukan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang diprediksikan bisa berkompetisi ketat menuju kursi Jawa Barat satu.
Peluang Ridwal Kamil Dalam Pilgub Jabar
Dari data pengamat politik dari Kampus Airlangga, Muhammad Asfar, beliau menilainya justru saat ini sebagai sangat waktu yang pas, baik dari Ridwan Kamil ataupun Partai Nasdem jika ingin mendeklarasikan support serta maju dalam Pilgub Jawa Barat.
Asfar juga mengatakan, dari segi popularitas serta elektabilitas, Ridwan Kamil sejauh ini masih ‘kalah’ dari petahana seperti Wagub Deddy Mizwar, yang akan maju dalam pilgub.
Ridwan Kamil memiliki popularitas di golongan kelas menengah ke atas serta di sosial media namun ‘belum hingga ke level grassroots yang di akses dari media sosialnya begitu rendah’, terang Asfar.
Akan tetapi, popularitas Ridwan Kamil saat ini memang memiliki rating tinggi di sosial media yang bisa jadi modal besaruntuk maju dalam pemilihan Gubernur. Sumber seword.com

(Prediksi) Tengku Dikepung Sirait, Saragih, Girsang, Tobing, Pasaribu, dan Sitepu

Jokowi, Susi, Ahok, Djarot, Kang Emil, Kang Dedi, dan Tri Rismaharini menjadi acuan pemimpin ke depan. Selain (relatif) muda, mereka berpendidikan, BTP, dan punya terobosan-terobosan baru. Orang-orang lama sudah mulai kurang menarik dan bakal ditinggalkan, karena yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin segar demi suasana baru.

PILKADA DKI Jakarta putaran kedua, 19 April 2017, kurang daripada sebulan lagi. Meski “toko sebelah” terus saja memanfaatkan isu-isu SARA, namun kampanye simpatik “toko sini” semakin meyakinkan pemilik suara ragu-ragu (swing voters), yang belum menentukan pilihan (undecided voters), dan limpasan 17 persen lebih suara pemilih Agus-Sylvi eks putaran pertama, untuk  memilih pasangan nomor 2 (Ahok-Djarot). Rencana “tamasya Al Maidah” yang melibatkan 1,3 juta “turis” itu semakin menegaskan ambisi brutal pihak “toko sebelah” untuk merebut tampuk kekuasaan. Tapi, rakyat DKI sudah celik matanya.

“Toko sebelah” tak punya program jitu, melainkan terus saja menggelar “festival copy-paste”. Tidak ada program “ori”, melainkan hanya “kw-kw”. Kesan yang mereka tampakkan hanya plintat-plintut, koreksi-mengoreksi program yang terlanjur dilemparkan ke publik, padahal belum matang dan benar-benar tidak dikuasai hingga rinci. Maka muncullah ungkapan: “esok dele, sore tempe”.

Sebaliknya “toko sini” membawa kesegaran, realisme atau program-program yang logis, good governance, dan terobosan-terobosan baru. Atmosfir kontras seperti ini –dengan penetrasi media sosial yang begitu deras– mengalir juga ke daerah-daerah. Ada orang-orang seperti Kang Emil (Ridwan Kamil, Walikota Bandung), Kang Dedi (Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), dll. yang bakal mendapat tempat khusus di hati mayoritas publik, karena pengabdiannya jelas kepada bangsa. Tapi sebaliknya, ada pula yang hanya punya syahwat ingin berkuasa dan rakyat habis dibodoh-bodohinya. 

Seperti Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara pun akan mengikuti pilkada serentak 2018. Sudah ada nama-nama yang mulai mengemuka, tampak dari manuver-manuver mereka. Walau masih terkesan malu-malu, ada yang mulai menebar pesona sendiri atau digadang-gadang partai atau massanya. Ada beberapa nama yang bakal masuk bursa berdasarkan partai (DPProv/DPD/DPW), antara lain:
Tapi ada pula nama-nama yang muncul begitu saja. Sebut misalnya: Letjen TNI Edy Rahmayadi (Pangkostrad), Sahril Tumanggor, SE SH MH (Ketua DPProv PKPI Jatim), Salomo Pardede, Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo), Brigjenpol Victor Edison Simanjuntak (Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri), dll.   

Berdasarkan nama-nama tersebut di atas, sudah mulai bisa diprediksi bakal calon (balon) Gubsu dan Wagubsu tahun depan serta kombinasi-kombinasinya. Tentu ada dasar-dasar yang umum digunakan: popularitas, ketokohan, rekam jejak, keberterimaannya bagi publik (akseptabilitas), kapabilitas, dan –sudah pasti– “isi tas”. Semuanya tentu berkaitan erat pula dengan struktur demografi penduduk Sumut yang punya hak suara.

Struktur demografi penduduk Sumatera Utara berdasarkan suku dan agama dapat digambarkan sebagai berikut:
Dengan demikian, nama-nama balon Gubsu dan Wagubsu serta kombinasi pasangannya bisa kita urutkan berdasarkan jumlah kursi partai di DPRD Provinsi Sumut, yakni sebagai berikut:
Jagoan Partai Golkar, Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat, Ketua DPD Partai Golkar Sumut), memang orang lama tapi relatif kalah popular. Dia berterima, tapi tak ada pula program-programnya yang ber-“wow effect”. Kiprahnya sebagai Bupati Langkat minim terobosan. Dalam dunia marketing politik, dia tak punya diferensiasi atau keunikan. Sebagai bandingan, Kang Dedi sudah tercitrakan pada dirinya sebagai pemimpin yang toleran. Itu benar-benar unik…!

PDI Perjuangan sendiri telah mengerucutkan tiga nama yang bakal digadang-gadang: Sukur Nababan, Junimart Girsang, dan Maruarar Sirait (Ara). Dari segi popularitas, Junimart dan Ara lumayan, sedangkan Sukur masih kalah jauh. Tapi Sukur punya kelebihan. Dia punya jaringan massa yang sudah terbentuk melalui bisnis MLM Melia Propolis. Junimart dan Ara bakal bersaing ketat.

Dari Partai Demokrat, ada Jopinus Ramli Saragih (sering disingkat “JR” saja). Dia adalah Bupati Simalungun sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang akan dilantik 9 April 2017 ini. JR cukup popular dengan “helicopter marketing”-nya dan seseorang yang selalu bertarung at-all-cost. Istilah Siantar Men-nya: “hidup pakai, mati buang”. Tapi seperti orang-orang Demokrat lainnya, JR masih asyik dengan pencitraan-pencitraan yang bagi kaum muda, langgam seperti itu sudah basi. Apalagi popularitas partai ini sudah sangat menurun.

Lima tahun terakhir ini, nama Gus Irawan Pasaribu (anggota DPR RI, Partai Gerindra) seolah lenyap ditelan bumi. Mantan Dirut Bank Sumut ini sebenarnya kapabel, tapi dengan “hilangnya” nama ini dari percaturan, dia kedodoran dalam hal popularitas. Apalagi partainya pun bukan partai pemuncak (top seeded). Sebagai anggota DPR RI pun, nama Gus tak pernah mencuat.

Tuani Lumban Tobing (sering dipanggil sebagai “Toluto”) bisa saja sebagai “kuda hitam”, karena partainya (Hanura) punya 10 kursi di DPRD Sumut. Sama juga dengan Tifatul Sembiring, walau partainya hanya punya 9 kursi di DPRD Sumut, nama Tifatul cukup popular, karena pernah menjabat Menkominfo. Cuma bagi Sumut, dengan dipenjarakannya Gatot Pudjonugroho, nama PKS sudah cacat secacat-cacatnya. Jika Tifatul benar-benar turun main –mewakili PKS dimana di Sumut belum ada tokoh PKS yang popular – bursa bisa makin bergairah. 

Tengku masih menunggu deklarasi Partai Nasdem –malah keduluan buat Kang Emil di Jabar– karena Nasdem mungkin punya hitung-hitungan sendiri. Soalnya masih ada faktor Prananda Paloh yang mungkin akan dimainkan juga. Jika benar yang dikatakan Martin Manurung (Korwil Sumut Partai Nasdem), kiprah Tengku di partai pun masih belum tampak benar. 

Sebagai daerah yang sangat heterogen, pemenang pilgubsu sangat ditentukan oleh kombinasi pasangan, baik Muslim – Non-Muslim, Jawa-Batak, dst. Berdasarkan kursi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara yang jumlahnya 100 itu, tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri bakal calonnya. Berarti harus dengan koalisi parta-partai.

Dunia politik praktis sangat cair. Ia punya hitung-hitungannya sendiri dan sering sangat tergantung kepentingan. Penentuannya sering di menit-menit terakhir, sehingga nama-nama di atas dan kombinasi-kombinasinya sangat mudah berubah. Ini benar-benar prediksi awal saja.

Yang jelas, sekali ini, Tengku Erry Nuradi dikepung nama-nama beken dari segala penjuru. Menyaksikannya sendiri merupakan keriuhan baru bagi masyarakat Sumatera Utara. Asyik juga mengikuti manuver-manuver politik pilgubsu ini, karena yang bermain bukan saja orang-orang Sumut, melainkan oleh orang Jakarta yang ingin cawe-cawe juga. 

Kura-kura beginilah dulu sementara…! @

Sabtu, 25 Maret 2017

Dihadapan Ketua DPD KNPI Provinsi Sul-Sel, Pasa Maraya menyampaikan Niatnya akan Maju di Musda KNPI Tana Toraja

Pasa Maraya salah satu figur pemuda Toraja yang mulai muncul di media akan maju di Musda KNPI Tana Toraja 2017. Dalam pertemuan yang dilaksanakan disalah satu kafe di kota Makassar, Pasa Maraya menyampaikan niatnya langsung di depan ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan Bung Imran Eka Saputra. 

"Majuki dinda, tetap solidkan terlebih dahulu teman-teman yang di tataran kelompok cipayung, tentunya kita sangat berharap bahwa kader-kader tersebut senantiasa iut berkompetisi dan berpartisipasi disetiap daerah masing-masing" pesan Bung Imran pada Pasa Maraya 

Bung Imran selaku ketua DPD KNPI Sulsel berharap disetiap daerah masing-masing bisa singkronisasi program dan konsolidasi Organisasi kedepannya sehingga terlajin dengan baik dalam rangkah mewujudkan pemuda dalam bingkai satu pemuda satu Indonesia. 

Pertemuan tersebut juga di hadiri oleh Ketua GMKI Cabang Makassar Masa Bhakti 2011 - 2013 yakni Firmes Nasioktavian yang jgua salah satu pengurus DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasa Maraya adalah salah satu sosok pmuda yang tidak asing lagi di kalangan aktivis pemuda Toraja, baik di Kabupaten Tana Toraja maupun di Kota Makassar.

Pasa Maraya sendiri mengusung tagline "Toe Limangki Tasitoe"ini menyatakan bahwa KNPI Tana Toraja tidak akan eksis tanpa dukungan dari setiap kalangan OKP yang ada.

"Hal paling urgen dan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mensolid kan di tataran pengurus OKP yang ada kabupaten Tana Toraja" ujar Pasa Maraya. (*)

(EAMS/JMPNEWS)

Jumat, 24 Maret 2017

Menyoal Dana Pilkada Seorang Calon Gubernur Sumut 2018

OPINI BANGFAUZI
Saya bukan penulis yang pandai mencari judul yang cocok untuk bisa menggambarkan kepada pembaca, namun, mudah-mudahan judul di atas bisa mewakili isi opini ini.
Tahun 2018 di Sumatera Utara akan berlangsung pelaksanaan Pilkada serentak, salah satunya Pilkada memilih pasangan Gubernur dan Wakilnya periode 2018-2023. Saya katakan pelaksanaan Pilkada ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain akan ada Pilkada Bupati/Walikota, Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara akan menjadi perhatian utama partai politik di Jakarta, saya sebut di Jakarta, karena keputusan siapa calon kepala daerah yang akan diusung, sepengetahuan Saya, hal itu semua wewenang pengurus pusat partai atau DPP. Apalagi setelah tahun 2018, selanjutnya akan masuk tahun 2019 yang merupakan pesta demokrasi Pemilu.
Terlepas dari latar belakang di atas, opini ini ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa untuk menjadi calon kepala daerah bukanlah urusan yang mudah. Salah satunya adalah kemampuan keuangan yang benar-benar dimiliki.
Ada lima kegiatan seorang calon kepala daerah baik Gubernur/Bupati/Walikota yang membutuhkan kemampuan keuangan yang besar. Pertama, kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon dari partai politik. Kedua, lobi dukungan partai politik. Ketiga, pembentukan tim pemenangan. Keempat, kampanye. Kelima, saksi.
Untuk kegiatan pencitraan sebelum menjadi calon, seorang bakal calon Gubernur dapat mengeluarkan biaya puluhan milyar rupiah. Selain harus bermitra dengan media baik cetak, elektronik maupun online, seorang bakal calon Gubernur juga harus turun ke daerah pemilihan dengan berbagai bentuk kegiatan yang mendekatkan dirinya kepada masyarakat.
Jika asumsi untuk menang di Sumatera Utara dapat meraih 3juta suara, dengan membagi sebaran nya 60 persen di kota dan 40 persen di desa. Maka, untuk satu kegiatan sosial bertemu Masyarakat dengan anggaran satu pemilik suara mendapatkan makan dan hadiah, asumsi biaya yang dikeluarkan sebesar 20 ribu rupiah, jika asumsi target bertemu 1 juta orang maka seorang calon Gubernur harus punya uang sebesar 20 milyar rupiah.
Pada pemilihan Gubernur 2018 nanti, berdasarkan perolehan kursi di DPRD provinsi Sumatera Utara tidak ada partai politik yang dapat mengusung calon tanpa koalisi, artinya partai Golkar (17), PDIP (16), Demokrat (14), Gerindra (13), Hanura (10), PKS (9), PAN (6), Nasdem (5), PPP (4), PKB (3) dan  PKPI (3), harus bergabung memenuhi ketentuan syarat untuk bisa mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakilnya.
Proses lobi dan meminta dukungan partai politik bukanlah hal mudah, walaupun nyata dan memiliki parameter penilaian namun kegiatan ini bisa abstrak sulit ditebak. Pepatah klasik yang mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis, menjadi bingkai proses ini.
Meskipun hanya secarik kertas dukungan, namun, kabarnya bisa bernilai milyaran rupiah. Jika asumsinya 1 kursi Anggota DPRD Provinsi sebesar 350 juta rupiah, maka untuk 20 kursi, seorang calon Gubernur diperkirakan mengeluarkan biaya sebesar 7 milyar rupiah, dengan catatan bahwa keadaan ini berjalan normal, tidak abstrak dan didukung hasil survei yang baik. Jika tidak? Asumsi biaya lobi di atas bisa lebih besar tak terhingga.
Pembentukan tim pemenangan adalah kegiatan bakal calon Gubernur yang sudah dimulai sebelum dirinya melewati tahapan-tahapan di atas. Namun, Saya ingin membahas yang lebih konkret terkait setelah calon Gubernur mendapatkan dukungan partai politik untuk maju.
Mengutip asumsi menang dengan meraih 3 juta suara, maka, tim pemenangan yang dibentuk diperkirakan ada 30000 orang. Asumsi ini muncul dengan harapan setiap orang di tim pemenangan mempengaruhi 100 orang disekelilingnya untuk bisa menjadi pemilih pasangan calon Gubernur dan Wakilnya.
Maka, perhitungan biaya nya sebagai berikut, 30 ribu orang dikalikan dengan 500 ribu rupiah, didapat totalnya sebesar 15 milyar rupiah.
Biaya kampanye, dengan asumsi meraih menang sebesar 3 juta suara, maka, biaya kampanye untuk 1 suara, dimana didalam komponen biaya ini nantinya ada iklan, spanduk, brosur, stiker, transportasi, hiburan, tenda, kursi, pengamanan, makan dan minum serta kaos. Maka, Saya perkirakan 1 suara sebesar  100 ribu rupiah. Diambil 30 persen dari 3 juta suara saja, maka, didapatkan 1 juta suara itu kita kalikan 100 ribu rupiah, menjadi totalnya sebesar 100 milyar rupiah.
Kelima, biaya saksi. Kebiasaan umumnya bagi pasangan calon Gubernur dan Wakilnya, diluar kader partai politik pendukung, mereka ada juga membentuk tim merekrut saksi pada saat hari pemungutan suara. Saksi diluar partai, biasanya itu sebutan yang sering kita dengar. Untuk bisa menang asumsinya memiliki saksi diluar partai sebanyak 50 ribu orang. Biaya perorangnya saat hari pemungutan suara sebesar 100 ribu rupiah. Totalnya 5 milyar rupiah.
Akhirnya jika kita jumlahkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 147 milyar rupiah. Itulah asumsi Saya “uang,” yang akan dikeluarkan oleh seorang bakal calon Gubernur provinsi Sumatera Utara.
Teknisnya apakah dana ini akan dibagi dua dengan Wakilnya, atau mencari donatur, atau berkoalisi dengan pasangan kepala daerah Bupati/Walikota, tulisan ini tidak membahas hal itu.
Opini ini sederhana dan hanya mengikuti asumsi umum yang wajar-wajar terjadi dalam dinamika  gonjang-ganjing politik Pilkada. Jika diteruskan dengan perkiraan kepemilikan harta kekayaan pribadi seorang bakal calon Gubernur, maka, Saya pikir seorang calon harus punya harta kekayaan pribadinya sebesar 2 kali dari jumlah pengeluaran tersebut di atas.
Jika asumsinya usia calon Gubernur itu 50 tahun sampai 60 tahun dan usia kerja produktif nya saat usia 30 tahun, dalam 30 tahun kerja, dengan total 360 bulan, seorang calon Gubernur rata-rata harus punya penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya rumah tangga sebesar 500 juta rupiah. Siapakah itu orangnya? Saya, Anda, Kita atau Lainnya? sumber bangfauzi.com

Tifatul Masuk Radar Calon Gubernur Sumut

TIFATUL SEMBIRING/NET
Bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring belakangan ramai diperbincangkan dan masuk radar sebagai salah satu bakal calon Gubernur di Pilkada Sumatera Utara tahun depan.

"Beliau sudah mulai masuk radar paslon Gubernur Sumut, dan itu hal yang wajar, karena pernah jadi Presiden PKS dan Menkominfo di era Pak SBY," kata anggota DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/3).


Iskan menjelaskan, di PKS ada beberapa yang mesti dilalui sebelum memutuskan nama yang akan diusung. Misalnya, tahapan pemilihan di internal.


Tahapan ini dilakukan karena suara dan pilihan kader di bawah sangat strategis. Kader di tingkat ranting misalnya, mereka yang berjibaku di lapangan.


"Jadi, kalau sudah diputuskn DPP atas pertimbangan DPW, kader akan bergerak dengan cepat," kata Iskan.


Sementara itu, penilaian Iskan, Tifatul Sembiring adalah kader terbaik yang sangat konsen memajukan partai.


Belakangan, Tifatul Sembiring memang semakin sering melakukan safari politik dan blusukan ke beberapa daerah di Sumut.



25 kilo kurang dalam sebulan! Cari tahu caranya!
Rumus sederhana utk menurunkan berat badan! Sblm tidur minum satu cangkir...
Lihat bgm menghilangkan berat badan dengan mudah! Hanya minum... sebelum tidur
Bgm minum jahe utk menyingkirkan lemak perut dlm 6 hari?

Kamis, 23 Maret 2017

Kosgoro 1957 Sumut , Soal Pilgub: “Sekali Ngogesa, Tetap Ngogesa!!!”

Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 Sumatera Utara telah resmi dilantik pada hari ini, Kamis (23/3) di Hotel Madani, Medan.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 Agung Laksono ini turut dihadiri G ubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Sekretaris DPD Partai Golar Sumut Irham Buana Nasution mewakili Ketuanya Ngogesa Sitepu yang sedang berhalangan untuk hadir, serta ratusan kader Kosgoro 1957 dan Golkar.
Dalam kesempatan itu terdapat suatu ungkapan kompak yang keluar dari Agung Laksono, Irham Buana Nasution, dan Ketua PKD Kosgoro 1957 Sumut Riza Fakhrumi Tahir.
Mereka saling mengungkapkan bahwa Partai Golkar dan Kosgoro 1957 harus saling bekerja sama dalam meningkatkan elektabilitas Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu. Hal ini disebabkan, Sumatera Utara akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2018 nanti.
“Saya ingin menyampaikan, tugas kita adalah meningkatkan elektabilitas Ngogesa Sitepu. Sekali Golkar tidak ada yang lain. Selain Ngogesa, tetap Ngogesa,” tegas Riza.
Ungkapan Riza tersebut kemudian disambut oleh Irham. Irham mengungkapkan bahwa dirinya sangat semangat menyambut apa yang dikatakan Riza tentang Ngogesa.
“Saya sangat tertarik dan semangat menyambut apa yang dikatakan ketua Kosgoro. Bahwa sekali pilihan kepada Ngogesa untuk maju pilgubsu, maka kita harus konsistensi. Ini sangat penting,” ujarnya.
“Kita semua, seluruh kader terbaik, agar menyatukan pandangan, mencalonkan Ngogesa menjadi calon gubernur,” imbuh Irham.
Sementara Agung Laksono menambahkan, mendorong elektabilitas sangat diperlukan agar Ngogesa memenuhi kategori sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.
“Tugas kita mendorong agar Ngogesa bisa meningkat elektabilitasnya. Agar secara kategori, Ngogesa masuk, bisa mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Sumatera Utara,” tegas Agung. Sumber ceritapolitik.com